- Jambo Aye, Batang Toru, Batang Anai: Tiga Wajah Bencana, Satu Krisis DAS
- Penyebab Bencana Hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh (Seri-1)
- Kondisi Hutan di Daerah Hulu DAS (Seri-2)
- Perubahan Penggunaan Lahan di Daerah Hulu (Seri-3)
- Bencana November 2025 dalam Konteks Sejarah (Seri-4)
Menghentikan Dosa Ekologis (Seri-5)
Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada November 2025 merupakan hasil dari interaksi faktor alam dan kerentanan lingkungan yang diciptakan manusia. Hujan ekstrem akibat anomali cuaca (termasuk adanya siklon tropis Senyar yang langka) menjadi triger yang menguji sistem alam. Sayangnya, kerusakan ekosistem hulu berupa deforestasi luas, alih fungsi lahan tak terkendali, dan buruknya pengelolaan DAS ditambah minimnya upaya-upaya konservasi DAS telah menghilangkan kapasitas alamiah dalam meredam curah hujan tinggi. Akibatnya, curah hujan yang sebenarnya dapat diantisipasi berubah menjadi bencana besar yang menelan korban ratusan jiwa dan kerugian infrastruktur sangat luas.
Analisis ini menunjukkan bahwa faktor manusia (deforestasi, tata ruang) berperan signifikan memperparah bencana hidrometeorologi. Kasus di Tapanuli (Sumut) dan Padang (Sumbar) memperlihatkan bagaimana hutan gundul dan penebangan liar di hulu menghasilkan banjir bandang dengan muatan kayu gelondongan yang memorak-porandakan desa. Sementara itu, upaya mitigasi struktural seperti normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir belum mampu mengimbangi laju kerusakan lingkungan. Semua instrumen kajian risiko dan regulasi sebenarnya sudah ada, peta rawan bencana, aturan tata ruang berbasis mitigasi namun implementasinya (termasuk penegakan hukumnya) masih lemah. Ke depan, perlu penegakan aturan tata ruang dan konservasi DAS yang lebih serius oleh pemerintah daerah maupun pusat. Melindungi sisa hutan di hulu DAS (misalnya ekosistem Leuser dan Batang Toru) menjadi harga mati untuk mengurangi frekuensi banjir bandang. Rehabilitasi lahan kritis dan reforestasi juga mendesak dilakukan di area tangkapan air strategis. Selain itu, meningkatkan edukasi dan pelibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan akan membantu kesiapsiagaan jangka panjang.
Di sisi lain, menghadapi potensi cuaca ekstrem yang makin sering (terkait perubahan iklim global), pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini dan respons darurat. BMKG telah melakukan langkah proaktif dengan mengeluarkan peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan. Ke depan, integrasi data iklim, tata guna lahan, dan kependudukan perlu ditingkatkan untuk memetakan zona rawan secara akurat dan melakukan evakuasi preventif sebelum bencana terjadi. Teknologi seperti modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi intensitas hujan di area terdampak, bisa menjadi opsi tambahan meski penanganan akar masalah lingkungan tetap prioritas utama.
Bencana banjir bandang Sumatera November 2025 memberi pelajaran penting, alam memiliki kapasitas tertentu untuk menahan gempuran cuaca, namun kapasitas itu sangat bergantung pada kelestarian lingkungannya. Ketika manusia melakukan dosa ekologis dengan merusak lingkungan melebihi ambang batas, alam akan “membalas” dengan bencana yang dahsyat. Oleh sebab itu, upaya pengurangan risiko bencana di masa depan harus menyeimbangkan pendekatan struktural (teknis-engineering) dengan pendekatan ekologis. Melalui perlindungan hutan, penataan ruang berbasis mitigasi, dan kesadaran kolektif akan risiko bencana, diharapkan wilayah Sumatera dan Indonesia pada umumnya dapat lebih tangguh menghadapi ancaman banjir bandang dan longsor yang mungkin meningkat seiring perubahan iklim. Kolaborasi semua pihak, pemerintah, komunitas lokal, akademisi, dan NGO sangat diperlukan agar tragedi serupa tidak berulang dan masyarakat dapat hidup aman serta selaras dengan alam.