Jambo Aye, Batang Toru, Batang Anai: Tiga Wajah Bencana, Satu Krisis DAS

Akhir November 2025 menjadi salah satu episode paling kelam dalam sejarah bencana hidrometeorologi di Sumatra. Dalam hitungan hari, hujan ekstrem yang dipicu Siklon Tropis Senyar menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara bersamaan. Tiga daerah aliran sungai (DAS) menjadi contoh episentrum kerusakan yaitu Krueng Jambo Aye di Aceh Utara, Batang Toru di kawasan Tapanuli, dan Batang Anai di Padang Pariaman. Ratusan orang meninggal, puluhan ribu rumah rusak, infrastruktur strategis lumpuh, dan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Namun di balik angka-angka itu, ada pesan yang jauh lebih dalam, ketika hutan di hulu rusak dan DAS dilemahkan, cuaca ekstrem berubah menjadi bencana ekologis yang tak mampu lagi diredam oleh benteng alam.

Ketiga DAS tersebut menampilkan tiga wajah berbeda dari bencana yang sama. Di Krueng Jambo Aye, banjir meluap di dataran rendah yang luas, menenggelamkan hampir seluruh kecamatan di Aceh Utara dan memaksa ratusan ribu jiwa mengungsi. Di Batang Toru, lereng curam dan lembah sempit menghasilkan banjir bandang pegunungan yang mematikan, arus bercampur lumpur, batu, dan kayu gelondongan menyapu desa-desa dalam hitungan menit, menjadikan Tapanuli sebagai wilayah dengan korban jiwa tertinggi. Sementara di Batang Anai, bencana menyasar koridor infrastruktur vital. Banjir bandang dan longsor di Lembah Anai merobohkan jembatan, memutus jalan nasional Padang–Bukittinggi, merusak ribuan rumah, dan mengganggu nadi logistik Sumatera Barat. Tiga DAS, tiga pola kerusakan, tetapi semuanya berbagi akar masalah yang sama, yaitu melemahnya fungsi ekologis hulu dan sempadan sungai.

Hujan deras memang menjadi pemicu, tetapi hujan itu jatuh di lanskap yang sudah rapuh. Hutan-hutan di pegunungan Bukit Barisan yang semestinya berfungsi sebagai spons raksasa dengan tajuk berlapis, serasah tebal, dan sistem akar dalam yang menyimpan air telah lama terfragmentasi oleh pembalakan, ekspansi sawit, tambang, dan proyek infrastruktur. Ketika tutupan hutan hilang, air hujan tidak lagi banyak diserap dan disimpan, tetapi langsung mengalir sebagai limpasan permukaan yang deras. Lereng yang gundul lebih mudah longsor, tanah, batu, dan batang kayu ikut masuk ke sungai dan mengubah aliran menjadi banjir bandang berenergi tinggi. Di hilir, tata ruang yang mengabaikan peta risiko menjadikan bantaran sungai dan kipas aluvial sebagai lokasi pemukiman dan jalan, padahal secara geomorfologi area itu adalah jalur alami limpasan dan aliran debris. Kombinasi hujan ekstrem, hutan yang runtuh, dan ruang yang salah kelola menjadikan bencana kali ini jauh lebih menghancurkan daripada sekadar “air meluap”.

Dari sini, pelajaran bagi konservasi DAS di Indonesia sangat jelas. Pertama, kapasitas DAS untuk melindungi manusia ditentukan oleh kondisi hulunya, bukan hanya oleh seberapa besar sungainya di hilir. Meninggikan tanggul tanpa memulihkan hutan di lereng curam dan kepala DAS hanya menunda bencana berikutnya. Kedua, karakter bencana mengikuti tipe DAS. DAS dengan bahian hilir yang datar seperti Jambo Aye cenderung memunculkan banjir genangan luas dengan pengungsian masif dan kerugian agraris, sementara DAS pegunungan seperti Batang Toru dan Anai menghasilkan banjir bandang yang mungkin lebih lokal tetapi sangat mematikan dan merusak infrastruktur. Karena itu, strategi mitigasi tidak bisa seragam, ia harus menyesuaikan bentuk DAS, pola hujan, dan kepadatan penduduk. Ketiga, setiap hektare hutan yang hilang di lereng dan sempadan sungai bukan sekadar kehilangan pohon, tetapi penambahan risiko banjir bandang dan longsor jangka panjang. Evaluasi izin, moratorium di zona lindung hidrologis, penegakan hukum atas pembalakan dan tambang ilegal, serta integrasi peta risiko ke dalam RTRW dan desain infrastruktur menjadi bagian tak terpisahkan dari konservasi DAS.

Pada akhirnya, banjir besar Sumatra 2025 harus dibaca sebagai titik balik, bukan sekadar catatan duka. Ke depan, perbaikan tidak bisa hanya mengandalkan peringatan dini dan tanggap darurat; keduanya perlu dilandasi transformasi cara kita memperlakukan hulu dan ruang hidup di sepanjang sungai. Rehabilitasi hutan di daerah tangkapan air, penguatan sabuk hijau sempadan sungai, penataan ulang pemukiman di zona merah, desain jalan dan jembatan yang selaras dengan dinamika sungai, serta pelibatan masyarakat dalam pemantauan DAS adalah langkah konkret yang bisa dan harus dilakukan. Jika DAS kembali sehat, banjir memang tidak akan hilang, tetapi akan jauh lebih bisa dihadapi, debit puncak lebih rendah, longsor berkurang, dan kerusakan tidak lagi menjelma menjadi tragedi berskala besar. Di situlah arah besar konservasi DAS Indonesia seharusnya bergerak mengembalikan hutan dan sungai ke peran utamanya sebagai pelindung, bukan lagi sumber bencana.