Strategi dan Kebijakan Pengelolaan DAS Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Seluruh daratan permukaan bumi telah terbagi habis dalam wilayah dan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan berbagai sumber daya bagi kebutuhan manusia, seperti sumber daya air dan lahan untuk mencukupi fungsi sebagai system penyangga kehidupan. Namun, banyak DAS di Indonesia mengalami degradasi dan kerusakan akibat berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia dan perubahan iklim. Data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan setiap tahunnya, jumlah DAS yang kritis di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 1984 terdapat 22 DAS dalam kategori kritis dan bertambah menjadi 39 DAS kritis pada 1992, 62 DAS kritis pada 1998, dan 108 DAS kritis pada 2020.

Pemulihan kekritisan DAS perlu ditangani dengan strategi restorasi atau rehabilitasi, sesuai dengan kondisi kekritisannya. Pemulihan kekritisan DAS ditempuh melalui berbagai intervensi aspek fisik, biotik hingga sosialnya. Pendekatan berbasis masyarakat menjadi sangat penting karena melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat yang sehari-harinya berinteraksi langsung dengan lingkungan dalam DAS.

DAS kritis banyak ditemukan di Pulau Jawa, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dengan kebutuhan lahan yang terus meningkat. Kawasan hulu DAS menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan seluruh peran dan fungsi DAS sebagai sistem penyangga kehidupan, diantaranya dalam penyedia jasa lingkungan berupa jasa lingkungan penyedia air, pengaturan air, pemurnian air, penyedia pangan, habitat keanekaragaman hayati, mitigasi longsor, mitigasi banjir, mitigasi kebakaran, dll. Sebagai contoh di DAS Cimanuk di Jawa Barat dan DAS Serayu di Jawa Tengah, peran daerah hulu DAS menjadi sangat penting karena terdapat Waduk Jatigede dan Waduk Mrica yang berfungsi untuk PLTA, irigasi dan retensi air tanah. Jika dukungan pengelolaan kawasan hulu melalui implementasi konservasi DAS tidak dapat dilakukan, maka investasi besar untuk membangun waduk tidak akan memberikan manfaat sesuai yang direncanakan. Kebijakan yang perlu diambil untuk mendukung implementasi konservasi DAS berbasis masyarakat mencakup beberapa aspek utama.

1. Penyediaan regulasi yang mendukung peran serta masyarakat dalam konservasi lingkungan, terutama pada penggunaan lahan yang ramah terhadap fungsi hulu DAS. Regulasi ini harus jelas, memberikan insentif bagi masyarakat yang aktif terlibat, serta menyediakan mekanisme pengawasan yang transparan.
2. Peningkatan kapasitas masyarakat. Ini bisa diwujudkan melalui program pelatihan dan edukasi yang terstruktur tentang teknik-teknik konservasi tanah dan air, mitigasi bencana, restorasi ekosistem, rehabilitasi lahan dan hutan, penguatan kelembagaan Masyarakat, penggunaan teknologi tepat guna, hingga peningkatan ekonomi lokal. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal, sehingga berbagai topik edukasi yang diajarkan relevan dan dapat langsung diaplikasikan oleh masyarakat. Pelibatan institusi Pendidikan tinggi penting untuk mempercepat peningkatan kapasitas Masyarakat dan edukasi terstruktur kepada masyarakat untuk mendukung konservasi DAS tersebut.
3. Pemberdayaan ekonomi juga merupakan komponen penting dalam strategi ini. Dengan memberikan alternatif sumber penghasilan yang ramah lingkungan, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menjaga lingkungan mereka. Program seperti agroforestri, ekowisata, dan budidaya tanaman obat bisa menjadi contoh inisiatif yang dapat dijalankan.
4. Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk kerjasama ini, termasuk melalui penyediaan dana, regulasi yang mendukung, dan fasilitasi dialog antara berbagai pihak.
5. Penggunaan teknologi juga tidak bisa diabaikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemantauan dan pelaporan kondisi DAS bisa menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa program konservasi berjalan efektif. Aplikasi mobile dan platform online bisa digunakan untuk melaporkan kerusakan lingkungan, melakukan pemetaan partisipatif, dan memantau progres konservasi DAS.
6. Partisipasi aktif dari masyarakat juga harus diakomodasi dalam kebijakan ini. Membentuk kelompok-kelompok masyarakat peduli konservasi DAS bisa menjadi salah satu cara untuk memastikan adanya keterlibatan langsung dari masyarakat dalam setiap tahap proses konservasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.
7. Kebijakan harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Ini berarti program-program yang diinisiasi harus dirancang untuk jangka panjang, bukan hanya proyek jangka pendek. Pendekatan ini memerlukan komitmen dari semua pihak untuk terus mendukung upaya konservasi meskipun mungkin hasilnya tidak langsung terlihat dalam waktu dekat. Sebagai contoh, pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) di hulu DAS dengan gully plug dan Dam Penahan tidak akan memiliki dampak yang berkelanjutan jika tidak disertai partisipasi masyarakat untuk mengelola bangunan KTA tersebut. Pemeliharaan melalui pengerukan material sedimen di bagian hulu Dam Penahan menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan fungsinya pada waktu-waktu mendatang.
8. Pendidikan lingkungan harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya konservasi tanah dan air bisa ditanamkan sejak dini, membentuk generasi yang lebih peduli dan berwawasan lingkungan.
9. Pelibatan perempuan dalam program konservasi juga sangat penting. Sebagai penjaga keseharian keluarga, perempuan memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya alam di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan perempuan harus diintegrasikan dalam strategi konservasi.
10. Pendekatan berbasis kearifan lokal juga harus diutamakan. Setiap daerah memiliki tradisi dan praktik-praktik lokal yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mengadopsi dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam teknik konservasi akan membuat program lebih diterima dan efektif.
11. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari setiap strategi implementasi. Pemerintah dan pihak terkait harus membangun sistem yang memungkinkan pemantauan secara berkala terhadap kondisi DAS dan efektivitas program konservasi yang diterapkan. Data yang diperoleh bisa digunakan untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan.
12. Pembentukan kebijakan harus inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak tahap awal. Dengan melibatkan masyarakat, akademisi, praktisi, dan pihak swasta dalam proses pembuatan kebijakan, hasil yang didapat akan lebih komprehensif dan aplikatif.
13. Pengelolaan DAS yang berkelanjutan juga memerlukan dukungan pendanaan yang memadai. Pemerintah perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang cukup untuk program konservasi, serta mendorong partisipasi sektor swasta melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
14. Promosi dan penyebaran informasi mengenai pentingnya konservasi tanah dan air harus terus digalakkan. Media massa dan media sosial bisa menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan konservasi kepada masyarakat luas.
15. Kolaborasi internasional juga bisa menjadi bagian dari strategi ini. Belajar dari negara-negara lain yang telah sukses dalam pengelolaan DAS berbasis masyarakat bisa memberikan wawasan dan teknik baru yang bisa diadaptasi sesuai kondisi lokal Indonesia.
16. Kebijakan yang diambil harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan sosial. Dengan demikian, program konservasi dapat terus relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang dinamis.
17. Penting untuk menciptakan rasa kepemilikan di kalangan masyarakat terhadap program-program konservasi DAS. Ketika masyarakat merasa memiliki, mereka akan lebih bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan mereka.

Secara keseluruhan, strategi dan kebijakan pengelolaan DAS berbasis masyarakat membutuhkan kebijakan yang mendukung, pemberdayaan ekonomi, kerjasama multisektoral, penggunaan teknologi, pendidikan lingkungan, pelibatan perempuan, pendekatan kearifan lokal, sistem monitoring, dan dukungan pendanaan. Dengan strategi yang komprehensif dan inklusif, kita bisa memastikan bahwa pengelolaan DAS tidak hanya menjaga kuantitas dan kualitas air, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.